TIMES LOMBOK, LOMBOK UTARA – DPRD Lombok Utara sahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2023 (RAPBD Lombok Utara 2023).

Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Artadi, didampingi Wakil Ketua I DPRD, Burhan M Nur, Wakil Ketua II DPRD, Mariadi. Yang dihadiri oleh Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu, para staf ahli Bupati, para Asisten, para anggota DPRD dan jajaran eksekutif, yang berlangsung di ruang sidang dewan, Rabu (30/11/2022). 

Berdasarkan hasil laporan badan anggaran DPRD Lombok Utara serta pendapat akhir fraksi-fraksi, disimpulkan bahwa pada umumnya seluruh fraksi dewan menyetujui RAPBD Pemerintah daerah Lombok Utara tahun anggaran 2023.

"Setelah proses pembahasan antara Banggar dan TAPD Lombok Utara. Kami telah menyepakati bersama RAPBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp966 miliar lebih," ungkap Ketua DPRD Lombok Utara, Artadi.

Ketua DPRD Lombok Utara, Artadi dan Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu menandatangani berita acara pengesahan RAPBD tahun anggaran 2023. Yang disaksikan Wakil Ketua I DPRD, Burhan M Nur, Wakil Ketua II DPRD, Mariadi, dan Kepala BPKAD Lombok Utara, Sahabudin. (FOTO : PROKOPIMDA FOR TIMES INDONESIA)

Ia merincikan, dari total APBD 2023 tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan Rp175 miliar, pendapatan transfer Rp779 miliar lebih, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp3,8 miliar lebih. Yang dialokasikan untuk belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi Rp679 miliar lebih, belanja modal Rp161 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp3,1 miliar lebih, belanja transfer Rp115 miliar lebih. Jika melihat anggaran terjadi kekurangan 7,8 miliar yang diambilkan dari Silpa tahun anggaran sebelumnya sehingga dapat menutupi kekurangan tersebut. "Inilah rincian anggarannya kita berharap bisa dipenuhi dan tersampaikan kepada masyarakat," rincinya.

Setelah diparipurnakan selanjutnya RAPBD tahun anggara 2023 dievaluasi oleh pemerintah provinsi NTB. Jika ada perbaikan-perbaikan diharapkan tidak sampai mengubah program-program yang sudah ditetapkan melalui rapat paripurna.

"DPRD secara kelembagaan sudah menyetujui, tinggal pemerintah daerah menjalankan, kami tidak ingin program-program yang disusun berubah atau ditambah di tengah jalan," tegasnya.

Pihaknya juga meminta pemerintah daerah untuk menambah porsi anggaran di bidang infrastruktur dan kesehatan bisa diperbanyak serta porsi anggaran di bidang pariwisata sebagai sumber PAD perlu porsi anggaran yang lebih.

Peserta rapat paripurna RAPBD tahun anggaran 2023 yang dihadiri anggota DPRD, para pimpinan OPD lingkup Pemerintah Lombok Utara. (FOTO : PROKOPIMDA FOR TIMES INDONESIA)

Sementara itu, Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Lombok Utara yang telah memberi masukan dan pemikiran yang konstruktif terhadap RAPBD Lombok Utara 2023, baik terhadap komponen pendapatan, belanja, pembiayaan maupun pengawasan pelaksanaannya. Sehingga nantinya diharapkan manfaat capaian kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dapat berdampak positif secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan masyarakat banyak di semua aspek.

“Pemerintah daerah terus bersinergi bersama seluruh stakeholder yang ada dalam rangka peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Sesuai dengan rencana kerja pemerintah pusat maupun rencana kerja pemerintah daerah, dengan dana yang terbatas, pemerintah daerah terus berupaya melakukan beberapa hal. Seperti percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan lapangan kerja melalui penyediaan lapangan usaha, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang berkelanjutan dengan adaptasi dari perubahan iklim, percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi, dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada tahun 2023.

“Sehingga proses penyusunan rancangan RAPBD Lombok Utara 2023 dapat kita sepakati bersama secara tepat waktu,” imbuhnya.(*)