TIMES LOMBOK, LOMBOK UTARA – Capaian pembangunan daerah Lombok Utara dalam memberikan dukungan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pengembangan produk terus ditingkatkan. Dukungan nyata yang dilakukan pemerintah daerah terhadap UMKM memberikan pinjaman modal tanpa bunga dan dukungan sarana prasarana.  

Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu mengatakan, subsidi bunga ini merupakan usaha pemerintah menanggulangi kemiskinan akibat pandemi Covid-19 beberapa tahun yang lalu. UMKM sebagai salah satu sektor pendukung ekonomi dan pariwisata, untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan pinjaman tanpa bunga untuk membantu UMKM bangkit atas keterpurukan yang terjadi.

“Saya berharap dengan adanya kerjasama ini dapat mempercepat realisasi penyaluran dana bantuan pinjaman tanpa bunga bagi masyarakat,” ujar Djohan, Selasa (29/10/2024).

Program bantuan subsidi bunga pinjaman modal bagi para pelaku UMKM. Pasalnya program bantuan ini cukup meningkat dan sangat membantu masyarakat bekerja sama dengan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (PT BPR NTB).

Bagaimanapun kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah mengingat Lombok Utara merupakan kabupaten baru dan tentu banyak masalah terjadi, yang memerlukan bantuan khusus dari pemerintah daerah. Namun tidak dapat dilakukan secara terus menerus.

“Semoga ikhtiar yang dilakukan pemerintah daerah ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya. 

Sementara itu, Kepala Diskoperindag dan UMKM Lombok Utara, Haris Nurdin mengatakan, pengembangan UMKM termasuk salah satu visi-misi kepala daerah sehingga menjadi prioritas utama dinasnya.

Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT BPR NTB dalam menyalurkan program pinjaman modal tanpa bunga. (Foto: Prokopimda)

Pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,7 miliar untuk menyasar 1.232 UMKM. Dimana pelaku UMKM diberikan bantuan pinjaman sebesar Rp3 juta tanpa suku bunga. Alokasi UMKM dimulai dari tahun 2022 sebesar Rp700 juta menyasar 233 UMKM, tahun 2023 sebesar Rp1 miliar menyasar 333 UMKM, tahun 2024 sebesar Rp2 miliar menyasar 666 UMKM. 

“Pelaku UMKM hanya membayar uang pokoknya saja, sedangkan bunganya sudah ditanggung pemerintah daerah,” terangnya. 

Jumlah UMKM yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah sebanyak 6.389 dengan jenis skala usaha mikro 6.274, usaha kecil 102, usaha menengah 13. Ada banyak varian hasil produk, ada kopi kemasan, jajan pisang sale kemasan, kacang mente, minyak VCO, tenun, kerajinan. 

Perhatian pemerintah daerah bukan hanya pada peningkatan produknya saja, dukungan penuh dilakukan pada peningkatan kapasitas dengan pemusatan kegiatan di gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang dibangunkan Kementerian Koperasi dan UMKM. 

“Di gedung PLUT kami memberikan pelatihan berupa peningkatan pemasaran produk, marketing digital, dan lainnya,” katanya.   

Bentuk perhatian pemerintah daerah pada pengembangan UMKM di Lombok Utara sudah cukup luar biasa, terutama memberikan program pinjaman tanpa bunga, yang diberikan kepada UMKM berdasarkan kerjasama dengan pihak BPR LAKP.

“Sekarang sudah masuk tahun ketiga yang kami realisasikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM,” tegasnya.  

Kemudian, bentuk bantuan sarana-prasaran beragam jenisnya seperti etalase sudah disalurkan 87 unit, gerobak makanan dan minuman 53 unit, 19 rombong motor es, 55 coolbox, 3 tenda display, terop, kursi, rak, panggung, alat usaha perdagangan. Belum lagi bantuan peralatan pertukangan, kerajinan tangan, peralatan menjahit, dan lain sebagainya. 

“Bantuan-bantuan ini tetap kami anggarkan sesuai usulan masyarakat yang masuk melalui proposal,” jelasnya. 

Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu bersama pelaku usaha besar dan UMK di acara job fair. (Foto: Prokopimda)

Dalam memudahkan pelaku UMKM mendapatkan bantuan permodalan dan dukungan sarana-prasarana maka harus melengkapi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diurus di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker).

Jumlah UMK yang sudah mengantongi NIB melalui pelayanan OSS maupun pelayanan keliling yaitu usaha mikro 10.179 (0-1 miliar), usaha mikro kecil 10.431 (0-5 miliar), usaha menengah 36 (5-10 miliar), usaha besar 480 (10 miliar ke atas). 

“Kami memfasilitasi semua pelaku usaha dalam mengurus NIB sebagai syarat mereka mendapatkan bantuan pemerintah maupun pengajuan permodalan ke bank,” ungkap Kepala DPMPTSP dan Naker Lombok Utara, Evi Winarni. 

Selain itu, pihaknya juga menjembatani pembuatan kerjasama antara riteal modern, perhotelan dengan pelaku UMKM supaya produk UMKM dapat masuk di retail-retail modern dan perhotelan. Dengan syarat produk UMKM sesuai kualifikasi dan spesifikasi yang sudah disyaratkan. 

“Kita juga menekankan supaya produk UMKM memperhatikan kualiti mutu produknya, sistem penyajian, rasanya. Karena itu harus sesuai spesifikasi perusahaan yang ditargetkan menjadi pasar seperti riteal modern dan hotel,” terangnya. 

Dengan sinergitas dan kolaborasi yang dibangun ini dapat membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat, sehingga memberikan dampak positif kepada daerah dalam menekan angka pengangguran dan penurunan kemiskinan. 

“Kami sudah beberapa kali melaksanakan job fair dengan adanya peningkatan investasi pada sektor usaha berdampak positif dari kolaborasi tersebut,” katanya.(*)