Lombok Utara – Masyarakat di wilayah pedalaman Kecamatan Bayan mengeluhkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (Pemda KLU) terkait infrastruktur jalan yang rusak parah. Hingga kini, warga menilai pembangunan jalan di pelosok Bayan masih tertinggal jauh dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Lombok Utara. Keluhan tersebut mencuat dalam kegiatan reses Ketua Fraksi PKB DPRD KLU, Adwin Gablon, yang digelar pada Minggu (22/2/2026).

"Setelah Pilkada selesai, sampai sekarang kepala daerah tak pernah turun lagi. Jangankan bupati atau wakil bupati, kepala dinas saja tidak pernah turun. Bagaimana bisa tahu kondisi jalan kami di sini," ungkap salah seorang warga dalam forum reses tersebut.

Infrastruktur Jalan Pedalaman Bayan Terabaikan

Kondisi jalan di sejumlah titik pedalaman Kecamatan Bayan dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah dan belum tersentuh perbaikan signifikan. Akibatnya, aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi terhambat.

Dalam aspirasi yang diserap, masyarakat mendesak agar anggaran infrastruktur ke depan lebih memprioritaskan perbaikan jalan di daerah-daerah terisolasi. Selain jalan, warga juga mengusulkan pembangunan tiang listrik untuk menunjang kebutuhan penerangan di wilayah tersebut.

Baca juga

Revisi UU Hak Cipta Jangan Sampai Membatasi Kreativitas dan Kebebasan Berekspresi

Anggota DPRD KLU Daerah Pemilihan (Dapil) IV Bayan, Adwin Gablon, mengonfirmasi bahwa titik-titik kerusakan tersebut tersebar di beberapa desa di Kecamatan Bayan.

“Titik-titik pedalaman ini menyebar di beberapa desa di Kecamatan Bayan,” terang Adwin yang juga anggota Komisi II DPRD KLU tersebut.

Adapun wilayah yang masuk kategori pedalaman dan mengalami krisis infrastruktur jalan antara lain Desa Andalan, Desa Akar-Akar bagian atas, Desa Gunjan Asri, Desa Loloan bagian atas, Desa Bayan bagian atas, Desa Sambik Elen bagian atas, dan Desa Batu Rakit bagian atas.

Desak Pemerintah Turun Lapangan

Warga berharap Pemda KLU segera turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi riil di pelosok Bayan. Kehadiran bupati maupun kepala dinas terkait dinilai sangat penting agar kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil.

Akses jalan yang buruk sangat dirasakan dampaknya, terutama saat cuaca ekstrem. Kerusakan jalan ini pun selalu menjadi usulan rutin dalam setiap agenda reses maupun Musrenbang.

"Kondisi ini sering kali menjadi keluhan warga, apalagi di musim hujan, jalanan becek dan tidak bisa dilewati kendaraan. Kita berharap ini menjadi perhatian serius karena selalu masuk dalam usulan hasil reses," tutup Adwin. (*)