LOMBOK UTARA – Fraksi Gerindra DPRD KLU (Kabupaten Lombok Utara) memberikan catatan krusial terkait rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D di wilayah Bayan.

Meskipun pembangunan fisik telah mendapat lampu hijau dari Kementerian Pekerjaan Umum RI, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan dinilai menjadi tantangan yang lebih besar.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD KLU, Artadi menegaskan, bahwa pemerintah daerah harus mulai bergerak cepat menyiapkan tenaga medis profesional sejak dini.

Menurutnya, membangun infrastruktur gedung jauh lebih mudah dibandingkan dengan memenuhi kebutuhan dokter spesialis yang kompeten dan bersedia menetap di daerah.

Politisi asal Dapil Tanjung tersebut menegaskan bahwa setelah mendapatkan respon positif (dari pusat), selanjutnya Pemda KLU harus berpikir dan menyiapkan SDM-nya.

"Membangun gedung itu gampang, tapi menyiapkan tenaga medis, terutama dokter spesialis, adalah tantangan besar di tengah persaingan rumah sakit di seluruh Indonesia," ujar Artadi kepada TIMES Indonesia, Minggu (1/3/2026).

Artadi menyoroti kondisi RSUD KLU di Tanjung yang hingga saat ini masih kerap menerima keluhan masyarakat terkait pelayanan. Masalah utama yang sering muncul adalah minimnya dokter spesialis yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Saat ini, RSUD KLU masih sangat bergantung pada dokter spesialis kontrak. Namun, kendalanya adalah para dokter tersebut tidak menetap di KLU, karena juga bertugas di berbagai rumah sakit di Kota Mataram, seperti RS Harapan Keluarga, RS RISA, hingga RS Bhayangkara.

"Dari 24 dokter spesialis yang ada, berapa banyak yang benar-benar tinggal di KLU? Karena mereka praktik di banyak tempat, seringkali perawat di RSUD hanya bisa berkonsultasi via telepon saat ada keluhan pasien. Hal ini tidak boleh terjadi di RSUD baru nanti," tegasnya.

Solusi Beasiswa Putra Daerah

Mengingat lokasi RSUD baru berada di wilayah Bayan (KLU bagian Timur) yang cukup jauh dari pusat kota, Artadi memprediksi biaya kontrak dokter akan semakin membengkak.

Sebagai solusi jangka panjang, ia mendorong Pemda KLU untuk mengalokasikan anggaran guna membiayai putra-putri daerah menempuh pendidikan dokter spesialis.

Menurutnya, Pemda harus membiayai dokter umum asli KLU untuk lanjut spesialis. Begitu lulus, mereka langsung ditarik ke RSUD baru.

"Ini lebih efektif daripada terus-menerus membayar kontrak dokter spesialis minimal Rp 28 juta per bulan, ditambah fasilitas mobil dan rumah dinas, tapi mereka tetap tidak mau tinggal di sini," jelas mantan Ketua DPRD KLU ini.

Mencegah Masalah Baru

Fraksi Gerindra pada dasarnya mendukung penuh pemerataan layanan kesehatan melalui pembangunan RSUD di Bayan.

Namun, mereka tidak ingin fasilitas tersebut hanya menjadi "gedung kosong" tanpa pelayanan medis yang mumpuni.

"Asumsi masyarakat itu sederhana, kalau namanya rumah sakit, ya dokter umum dan dokter spesialisnya harus ada. Jangan sampai setelah gedung jadi, komplain warga justru makin banyak karena kurang tenaga medis. Itu hanya akan menambah masalah baru," tutup Artadi. (*)