TIMES LOMBOK, LOMBOK UTARA – Perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan negeri dan swasta masih terjadi ketimpangan yang sangat tinggi di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dari sisi kebermanfaatan lembaga pendidikan negeri maupun swasta sama-sama memberikan kontribusi besar terhadap mencerdaskan generasi. 

"Ketimpangan perhatian lembaga pendidikan antara negeri dan swasta harus menjadi perhatian bersama mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah," ungkap Anggota Komisi III DPRD KLU, Indra Darmaji Hamsar, Jumat (24/10/2025).

Komisi III yang menaungi pendidikan akan menyuarakan perhatian pemerintah daerah tersebut terhadap madrasah-madrasah swasta. Hal ini harus diperjuangkan agar lebih adil bagi para guru madrasah di daerah.

Ketimpangan ini telah berlangsung lama dan perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah. Menurutnya, peran madrasah dan pesantren sangat besar dalam sejarah dan perjalanan pendidikan bangsa, sehingga seharusnya mendapatkan dukungan yang proporsional.

Ia memahami dan merasakan langsung ketimpangan yang terjadi. Padahal, dari sisi peran dan kontribusi sejarah, madrasah dan pesantren memiliki sumbangsih besar bagi bangsa.

"Termasuk dalam membangun peradaban dan menjaga moral generasi," tegasnya politisi Golkar ini.

Ia menilai santri dan lingkungan pendidikan pesantren turut menjadi benteng nilai serta menjadi bagian penting dalam menjaga peradaban Indonesia di era keterbukaan informasi saat ini. Karena itu, menurutnya, wajar jika penguatan anggaran untuk madrasah menjadi prioritas.

Sebagai anggota Komisi III menyatakan siap mendorong komunikasi politik, baik di tingkat daerah maupun melalui jalur fraksi di tingkat nasional. Dikatakan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.

“Kami sepakat memperjuangkan aspirasi ini. Fraksi akan ikut memberikan dukungan dan mendorong agar pemerintah pusat memberi perhatian lebih besar. Kami juga titipkan hal ini melalui pimpinan untuk disuarakan ke pusat,” ujarnya Anggota Banggar ini.

Selain dorongan anggaran, Komisi III juga meminta seluruh pihak untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara madrasah, pemerintah daerah, dan legislatif dalam menyusun langkah perjuangan.

"Kita akan memperkuat peran pondok pesantren dengan melahirkan peraturan daerah (Perda)," imbuhnya Politisi Dapil II Kecamatan Gangga ini.

Sementara itu, Plt Kepala Dikbudpora KLU, Muhammad Najib menyampaikan, perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan baik pusat maupun daerah, terhadap sekolah negeri dan swasta pada saat ini sudah tidak lagi membedakan sekolah negeri dan swasta. 

Pada rapat koordinasi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikmkdasmen) di Aula Bank NTB Mataram beberapa hari lalu. 

Mendikdasmen menegaskan bahwa pendidikan harus berkeadilan, tidak ada bedanya peserta didik yang sekolah di satuan pendidikan negeri maupun di swasta, semuanya anak negeri. 

"Bantuan-bantuan untuk sekolah negeri juga sama dengan untuk sekolah swasta tergantung data. Bisa saja sekolah swasta lebih maju dari sekolah swasta tergantung akreditasinya," jelasnya.

Di KLU sendiri, pendidikan berkeadilan sudah dimulai sejak pemerintahan periode pertama Najmul Akhyar. Dalam memberikan bantuan sarana prasarana maupun bantuan untuk kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan (melalui BOSDA) pemerintah tidak membedakan negeri dan swasta. 

"Karena dari dahulu, saat di periode pertama, pak Bupati Najmul Akhyar sudah mengatakan hal yang senada dengan apa yang disampaikan Bapak Mendikdasmen saat ini, tidak ada anak negeri atau anak swasta, semuanya anak negeri," imbuhnya.(*)