TIMES LOMBOK, LOMBOK UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara (DPRD KLU) gelar rapat paripurna jawaban dan tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas pengantar nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) KLU tahun anggaran 2026.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, didampingi Wakil Ketua I, I Made Kariyasa. Dihadir para anggota dewan, para staf ahli, para asisten, para OPD, dan instansi vertikal.

"Sesuai undangan yang telah kami sampaikan bahwa acara pokok rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna jawaban sekaligus tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi dewan atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2026," ucapnya.

Para anggota dewan yang hadir pada rapat paripurna. (FOTO: Sekretariat DPRD KLU untuk TIMES INDONESIA)

Setelah rangkaian tanggapan kepala daerah ini, maka selanjutnya diberikan kesempatan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD KLU untuk melakukan pembahasam terhadap Raperda tersebut baik internal maupun bersama eksekutif. 

"Dan dari pihak eksekutif kami sangat mengharapkan kesediaannya memberikan penjelasan dalam rapat-rapat pembahasan dimaksud nantinya dan undangan secara resmi akan kami sampaikan menyusul," terangnya.

Adapun tanggapan dan jawaban kepala daerah terhadapan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD KLU. Yang dibacakan Asisten III Setda KLU, Wahyu Darmawansyah. 

Mencermati lebih mendalam pandangan umum fraksi-fraksi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap penjelasan kepala daerah tentang pengantar nota keuangan RAPBD 2027, dapat disampaikan sebagai berikut :

Asisten III Setda KLU, Wahyu membacakan tanggapan kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD KLU. (FOTO: Sekretariat DPRD KLU untuk TIMES INDONESIA)

Pandangan umum gabungan Fraksi Demokrat terhadap RAPBD KLU 2026 menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan APBD 2026. Fraksi Demokrat menyoroti pentingnya penyesuaian alokasi dana transfer dan efisiensi belanja daerah. 

Penyesuaian dokumen RAPBD 2026 terhadap pendapatan dana transfer akan dibahas bersama-sama antara eksekutif dan legislatif.

"Pandangan ini sejalan dengan upaya kami dalam menjaga kesinambungan fiskal dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran," jelasnya.

Terhadap pandangan umum fraksi PNI terhadap beberapa objek wisata, untuk mengoptimalkan pendapatan daerah sudah bekerjasama dengan pihak ketiga, seperti BUMDes(pengelolaan air terjun), akacindo (kapal cepat), untuk mengoptimalkan potensi PAD dari sektor pajak hotel /restoran. 

Adapun yang dilakukan seperti melakukan uji petik, mendorong wajib pajak menggunakan pembayaran pajak secara digitalisasi yaitu melalui sipenda yang sudah di berlakukan mulai dari tanggal 27 juni tahun 2024, memperbanyak melakukan sosialisasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Melakukan intensifikasi yaitu optimalisasi dalam melakukan penagihan pajak daerah dan pemeriksaan pajak daerah untuk memastikan kebenaran laporan pajak wajib pajak yang sudah terdaftar, dan melakukan ekstensifikasi yaitu pendataan.

"Wajib pajak baru tahun 2025 sampai bulan oktober sudah ada penambahan lebih kurang 30 wajib pajak baru dari wajib pajak hotel, restoran dan hiburan," jelasnya.

Sementara itu, tanggapan terhadap pandangan fraksi PDIP, dengan adanya penurunan sebesar Rp 206,75 miliar akibat alokasi transfer pusat yang berkurang maka pemerintah KLU akan melakukan efisiensi belanja daerah dan optimalisasi PAD.

Terkait online sistem sudah dilakukan sejak Juni tahun 2024. Dalam aplikasi sipenda, untuk kemudahan pembayaran sudah bekerjasama dengan beberapa bank seperti bank NTB syariah, bank mandiri, BNI dan BSI.

"Selanjutnya kami juga akan mempelajari untuk dapat bekerja sama dengan platform lainnya sehingga dapat memudahkan pembayaran pajak," katanya.

Adapun program prioritas seperti lampu penerangan jalan, bangunan sekolah dasar dan smp, jalan dan penyediaan air bersih akan menjadi perhatian dalam penyusunan RAPBD 2026.

Masukan terkait sektor pertanian, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik menjadi perhatian penting dalam penyusunan kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan. 

Pandangan umum fraksi Golkar, untuk saat ini potensi PAD di tiga gili belum mencapai Rp 700 miliar, tetapi untuk kedepannya pemerintah daerah optimis potensi PAD bisa bertambah signifikan. 

"Jika didukung dengan penambahan fasilitas umum serta keamanan dan kenyamanan wisatawan serta dukungan sumberdaya manusia dan anggaran yang cukup," tegasnya.

Atas pandangan umum fraksi PKB, pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa APBD benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 

Sementara atas pandangan umum fraksi Gerindra, terkait integrasi program CSR dan ketepatan sasaran program pembangunan akan menjadi perhatian pemerintah daerah. hadirin sidang paripurna dewan yang terhormat.

Selanjutnya, dalam pandangan umum fraksi PBB dan FKN, terkait belanja operasi lebih dominan, hal ini dikarenakan pada belanja operasi terdapat beberapa belanja.

Diantaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja lain-lain.

Untuk selanjutnya pemerintah daerah terus berusaha untuk meningkatkan komposisi belanja modal terutama untuk sektor strategis seperti infrastruktur dasar pedesaan, fasilitasi pendidikan dan kesehatan di wilayah terpencil melalui dukungan modal dan pelatihan produktif.

"Pemerintah daerah mengapresiasi dorongan untuk mengarusutamakan aspirasi hasil reses dewan sebagai bagian dari proses perencanaan yang inklusif dan partisipatif," tutupnya. (*)