TIMES LOMBOK, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memaparkan alasan tidak memberikan uang tunai ke orang tua siswa untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan menjelaskan, dalam konteks internal BGN, sudah ada strategi arsitektur bahwa makan bergizi tidak diberikan uang tunai kepada orang tua karena pemerintah ingin memastikan makanan langsung masuk ke mulut penerima manfaat.

"Kalau orang tua misalnya punya tiga anak, Rp15 ribu per anak itu kan sekitar Rp450 ribu kalau tiga anak ya, jadi dia akan mendapatkan sekitar Rp900 ribu per bulan, kalau dikali 12 sekitar Rp10-11 juta," katanya di Jakarta pada Rabu (19/11/2025). 

"Nah, kita enggak berikan ke orang tuanya uang karena kita yakin program ini harus dilakukan dengan benar-benar memberikan makanan kepada anaknya," imbuhnya.

Tigor menegaskan, kunci tata kelola MBG ada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak bisa berjalan tanpa adanya kepala SPPG, ahli gizi dan akuntan.

"Ini tentu buah kerja sama dengan tim Bappenas, Kemenkes, BPOM, juga di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sudah mau mendukung kita semua," ucapnya.

Tigor juga mengemukakan, Program MBG dapat mendukung ekonomi sirkular dengan memberdayakan setiap petani, peternak, dan nelayan untuk diserap oleh tiap SPPG yang melayani hingga 3.000 penerima manfaat setiap harinya.

"Setiap petani, peternak, dan nelayan di satu wilayah itu harus diberdayakan menjadi sumber bahan pangan untuk dijual ke SPPG, dari SPPG baru diedarkan ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, hingga anak-anak sekolah. Jadi, inilah strategi dan struktur tata kelola besarnya," tuturnya.

Saat ini, sudah ada 15.363 SPPG di seluruh Indonesia yang melayani 45 juta anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. 

Menurut Tigor, jumlah penerima manfaat tersebut sudah melebihi program yang dijalankan oleh Brasil, yang membutuhkan waktu 11 tahun untuk melayani 40 juta penerima manfaat. (*)