TIMES LOMBOK, LOMBOK UTARA – Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara (DPRD KLU) dorong pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara (Pemda KLU) memaksimalkan kembali bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang pernah dilakukan sebelumnya.

Hal ini disampaikan Komisi III DPRD KLU ketika menerima audiensi dari Dewan Pendidikan KLU, Senin (21/10/2025). Dalam audiensi perwakilan dewan pendidikan membahas masalah kesejahteraan guru hingga ketersediaan sekretariat. 

Dalam audiensi dewan pendidikan KLU langsung diterima oleh Ketua Komisi III DPRD KLU, Sutranto bersama seluruh anggota Komisi III.

"Audiensi Dewan Pendidikan KLU sangat kita apresiasi sebagai langkah keseriusan tokoh-tokoh pendidikan KLU dalam memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan kita di KLU," ungkap Sutranto. 

Pihaknya mengapresiasi langkah Dewan Pendidikan yang dinilai aktif memberi masukan untuk perbaikan dunia pendidikan daerah. Dikatakan Sutranto, informasi tersebut penting sebagai dasar pengawasan dan pembahasan kebijakan di tingkat DPRD KLU.

Ia menyatakan, Komisi III akan menindaklanjuti usulan terkait fasilitas operasional Dewan Pendidikan dalam pembahasan APBD mendatang. 

Anggota Komisi III DPRD KLU mendengarkan aspirasi dari Dewan Pendidikan KLU. (Foto: Rizal for TIMES Indonesia)

“Termasuk soal sekretariat dan kebutuhan operasional, akan kami bahas di komisi,” katanya Anggota dewan Dapil 1 Tanjung ini.

Terkait penguatan kesejahteraan guru, Sutranto juga mendorong pemerintah daerah memaksimalkan kembali program BOSDA, yang dinilainya cukup berhasil pada periode sebelumnya. 

"Pemanfaatan anggaran 20 persen pendidikan harus benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik,” imbuhnya politisi PKB ini. 

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pendidikan KLU, Tarna mengungkapkan, pihaknya membutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas sekretariat sebagai pusat kerja organisasi. 

“Dewan Pendidikan tidak memiliki sekretariat tetap hingga saat ini. Karena itu kami berharap ada perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah,” ungkapnya.

Tarna juga menyinggung persoalan penganggaran serta kesejahteraan tenaga honorer di sekolah negeri maupun swasta. 

Menurutnya, optimalisasi alokasi anggaran pendidikan 20 persen sangat memungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui program-program daerah.

“Jika anggaran pendidikan dioptimalkan, termasuk lewat BOSDA, guru honorer bisa lebih sejahtera dan termotivasi,” harapnya.

Dewan Pendidikan juga mendorong penataan dan rotasi guru yang lebih proporsional agar tidak membebani tenaga pendidik. Tarna mencontohkan, penempatan guru seharusnya mempertimbangkan lokasi domisili. 

“Misalnya guru yang rumahnya di Bayan tidak dipindah ke Pemenang atau sebaliknya,” tutupnya.(*)