TIMES LOMBOK, LOMBOK UTARA – Lombok Utara - Panitia khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lombok Utara tahun anggaran 2024 (Pansus LKPJ 2024) menyampaikan laporan di paripurna DPRD KLU, Jumat (31/1/2025).

Pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD KLU, I Made Kariyasa didampingi Wakil Ketua I, Hakamah. Dihadiri Bupati Lombok Utara, anggota DPRD, para asisten, staf ahli, dan jajaran kepala dinas. 

I Made Kariyasa menyampaikan, sesuai ketentuan pasal 102 ayat 1 peraturan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah paling lama 30 hari setelah LKPJ diterima DPRD harus melaksanakan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan, yaitu capaian kinerja program dan kegiatan, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. 

Juru Bicara Pansus LKPJ, Zakaria Abdillah bacakan catatan pansus. (FOTO: Hery Mahardika/TIMES INDONESIA)

Kemudian sesuai ketentuan pasal 105 ayat 2 peraturan DPRD KLU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD KLU dibahas oleh pansus yang terdiri dari unsur fraksi dengan mempertimbangkan keterwakilan anggota komisi.

"Untuk mengefektifkan waktu silahkan juru bicara pansus menyampaikan laporannya," ucapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Pansus LKPJ 2024, Zakaria Abdillah menyampaikan, hasil pembahasan terhadap target dan realisasi pendapatan dan belanja daerah 2024. Untuk pendapatan daerah sebesar Rp1,158 triliun lebih yang terealisasi Rp1,219 triliun lebih, terjadi pelampuan realisasi Rp61,5 miliar lebih bersumber PAD sebesar Rp18,3 miliar lebih dan pendapatan transfer Rp43,1 miliar lebih. 

Sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp1,124 triliun lebih dari nilai yang dianggarkan Rp1,174 triliun lebih, belanja operasi dianggarkan Rp826 miliar lebih yang terealisasi Rp785 miliar lebih, belanja modal dianggarkan Rp219 miliar lebih yang terealisasi Rp209 miliar lebih.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan Rp1,127 miliar lebih yang terealisasi Rp1 miliar lebih, belanja transfer dianggarkan Rp127 miliar lebih yang terealisasi Rp127 miliar lebih, penerimaan pembiayaan ditargetkan Rp21,4 miliar lebih yang terealisasi Rp 24 miliar lebih, pengeluaraan pembiayaan dianggarkan Rp5 miliar yang terealisasi Rp5 miliar, pembiayaan netto Rp19 miliar lebih.

"Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp115 miliar lebih yang bersumber dari PAD, efesiensi dan lain-lain, termasuk masih adanya proyek yang tidak terealisasikan tepat waktu seperti gedung DPRD, dinas sosial serta bangunan dinas," jelasnya.

Tidak hanya itu menjadi catatan pansus, dari 36 indikator pada aspek keberhasilan pembangunan terdapat 18 indikator yang telah dirilis BPS dan 18 indikatornya belum dirilis. Dari 36 indikator terdapat empat misi dengan delapan indikator capaian yang dapat dan belum dicapai. Yaitu, aspek kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, pelayanan umum, kesehatan, infrastruktur. 

Juru Bicara Pansus Bacakan Sembilan Catatan: Proyek Fisik Hingga Kisruh Air Bersih di Tiga Gili

Setelah melakukan pembahasan internal pansus, pansus memberikan sembilan catatan pada LKPJ 2024, di antaranya LKPJ tahun 2024 lebih awal dilakukan pembahasan sehingga tidak bisa memberikan penilaian secara keseluruhan dan detail, pelampuan pendapatan daerah Rp61,5 miliar lebih yang bersumber PAD terdiri dari pajak daerah dan dana transfer.

"Namun retribusi daerah terjadi penurunan dari target sebelumnya, sehingga perlu adanya peningkatan sistem dan sumber-sumber retribusi seperti Dishub, DLH, PTSP, PUPR dan Diskoperindag," tegas politisi PKS ini.

Di belanja daerah terdapat Silpa yang begitu besar Rp115 miliar lebih, sehingga perlu perbaikan dan peningkatan sistem perencanaan dan penganggaran. Pada aspek kesejahteraan masyarakat, perlu peningkatan sumberdaya manusia di sektor pariwisata, membesarkan anggaran dan investasi destinasi wisata baru, sektor pertanian ketersediaan pupuk dan cakupan air irigasi. 

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan hasil penilaian terhadap LPPD masih rendah sehingga perlu penataan di bidang birokrasi. 

Di bidang pendidikan untuk rata-rata lama sekolah dan pembangunan gender tidak tercapai target, perlu menjadi perhatian dinas terkait. 

Untuk bidang kesehatan, pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh di lingkup RSUD dan pelayanan kesehatan lainnya baik SDM, sistem dan mekanisme kerja, besaran anggaran harus terealisasi sesuai anggaran.

"Pansus juga memberikan catatan banyak sarana dan prasarana kesehatan tidak berfungsi," jelasnya.

Di bidang infrastruktur, terdapat empat poin catatan harus diperhatikan pemerintah daerah, yaitu cakupan rumah layak huni untuk korban gempa 2018 harus diberikan, air bersih harus menjadi perhatian terhadap masyarakat tiga gili atas kekisruhan kerjasama antara PDAM dan PT TCN, pemerataan pembangunan jalan kabupaten.

"Dan juga terdapat sistem dan mekanisme pengadaan bangunan melalui tender yang tidak ideal seperti gedung DPRD, kantor dinas sosial, terminal dan landscape di Teluk Nare yang belum selesai disebabkan pelaksanaan tender di perubahan anggaran," tutupnya. (*)