TIMES LOMBOK, PACITAN – Harapan buruh di Kabupaten Pacitan untuk bisa menikmati kenaikan gaji tahun depan harus kembali kandas seiring kepastian pemerintah daerah terhadap Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pacitan 2026 yang tidak akan naik.

Padahal, bagi para pekerja, penyesuaian upah dianggap penting karena harga kebutuhan sehari-hari tidak pernah berhenti naik.

Ketua SPSI Pacitan, Dwi Murniawati, menegaskan bahwa buruh sebenarnya hanya meminta kenaikan UMK setiap tahun mengikuti biaya hidup yang kian mahal.

“Sebagai buruh tentunya menginginkan adanya kenaikan upah UMK setiap tahun, mengikuti juga kenaikan harga-harga kebutuhan hidup yang layak,” ujarnya, Selasa (9/9/2025).

Menurutnya, ada sekitar 1.500 buruh yang resmi terdaftar di serikat pekerja. Namun jumlah di lapangan lebih banyak lagi karena masih banyak yang belum masuk serikat. Meski begitu, tuntutan mereka sama, ada penyesuaian upah.

 “Yang terdaftar di serikat pekerja kurang lebih 1.500, yang belum terdaftar masih banyak. Walaupun tidak terdaftar di serikat pekerja, mereka juga menginginkan kenaikan upah,” jelas Dwi.

Ketika ditanya apakah SPSI akan membawa aspirasi ini ke pemerintah, Dwi menyebut belum ada rencana.

“Untuk tahun ini belum. Belum diagendakan,” tegasnya.

UMK Pacitan 2026 Dipastikan Stagnan

Kepastian bahwa UMK tidak naik sebelumnya disampaikan Kepala Disdagnaker Pacitan Acep Suherman melalui Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Supriyono. Menurutnya, kondisi ekonomi daerah belum memungkinkan.

“Ndak naik. Yang naik itu tahun 2023 ke 2024,” kata Supriyono, Senin (8/9/2025).

Ia menilai banyak sektor industri masih lesu. Pabrik rokok menjadi satu-satunya yang stabil menyerap tenaga kerja, sementara industri kayu lapis (plywood) justru merosot karena bergantung pada ekspor.

“Hanya sektor pabrik rokok yang masih menyerap tenaga kerja, sementara industri plywood anjlok karena bergantung pada ekspor” urainya. 

Meski begitu, pembahasan resmi UMK 2026 baru akan digelar Oktober–November mendatang. Mekanismenya tetap menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat melalui Pemprov Jawa Timur.

 “Kami menunggu informasi dan juknis dari pusat lewat provinsi, mulai pembahasan sampai rekomendasi ke provinsi. Ini belum, biasanya mepet dengan pembahasan,” jelasnya.

Supriyono juga mengingatkan bahwa UMK berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun. Untuk pekerja kontrak, upah mengikuti kesepakatan dengan perusahaan sejak awal.

“Untuk perusahaan, melakukan pembayaran upah kepada pekerja sudah melalui perjanjian kerja di awal. … Paling tidak, perusahaan itu memikirkan upah pekerja harus sama dengan yang ditetapkan,” katanya. 

Menurutnya, keputusan akhir tetap berada di tangan pusat. Pemerintah daerah hanya menjalankan aturan yang sudah ditentukan.

 “Meski dari serikat pekerja sendiri menginginkan ada kenaikan, tetapi ada banyak variabel. Apakah mendukung untuk adanya kenaikan UMK,” tandanya. 

Tekanan Biaya Hidup di Pacitan

Data BPS melalui situs KarirFair (mengutip BPS dan sensus Susenas) menyebut bahwa pada Maret 2021, biaya hidup per kapita di Pacitan berkisar Rp689.363 per bulan. Bila ditambahkan dengan inflasi pada tahun-tahun berikutnya — seperti 5,5 persen di 2022 dan 2,61 persen di 2023, serta estimasi BI sebesar 3,2 persen di 2024 — biaya hidup bisa meningkat hingga sekitar Rp770.140 per bulan .

Ketidaknaikan UMK Pacitan 2026 menjadi kenyataan yang pahit bagi buruh. Mereka masih berharap agar pemerintah daerah melihat kembali regulasi demi keadilan subsidiupah. 

Namun rupanya Pemkab Pacitan memilih langkah realistis dengan mengikuti aturan dari pusat di tengah kondisi ekonomi yang stagnan. (*)