TIMES LOMBOK, LOMBOK UTARA – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara (DPRD KLU), Drs. Abdul Hamid berharap eksekutif dan legislatif dapat bersinergi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) demi kesejahteraan masyarakat KLU. 

"Pendapatan daerah kunci dari kesejahteraan masyarakat. Karena itu, eksekutif dan legislatif harus bersinergi meningkatkan PAD," ungkapnya kepada TIMES INDONESIA, Sabtu (8/3/2025).

Komisi II fokus pada perekonomian dan keuangan daerah. Sehingga memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat. 

"Salah satunya terus berupaya menekan peningkatan PAD dan mengawasi dalam pemungutannya," jelasnya.

Dalam meningkatkan PAD, menurut Hamid, legislatif dan eksekutif diperlukan harus bersinergi dalam menyelenggarakan pemerintahan, kemudian memberikan pelayanan baik kepada masyarakat selaku potensi wajib pajak. 

"Untuk meningkatkan potensi PAD, eksekutif harus berkolaborasi dengan legislatif dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat selaku wajib pajak," imbuh anggota Banggar ini.

Sumber-sumber PAD harus dicari, tidak bisa menunggu saja. Dan tentu tergantung dari OPD teknis harus mampu bersinergi dengan pelaku-pelaku usaha selaku wajib pajak.  

"Bila PAD semakin bertambah, maka program-program pembangunan daerah pun semakin masif dalam mensejahterakan masyarakat KLU," tegas politisi PKB ini.

Hamid mengakui bahwa kinerja-kinerja eksekutif dalam meningkatkan pendapatan dan retribusi daerah sangat dipahaminya. Sebab, Hamid berangkat sebagai anggota dewan berlatar belakang pensiunan birokrasi yang sudah berpengalaman selama 36 tahun silam.

Ia sebagai anggota DPRD periode pertama dari daerah pemilihan (Dapil) II Kecamatan Gangga dengan perolehan 2.535 suara. Dengan suara tertinggi urutan ketiga di internal PKB, Hamid ditunjuk oleh partainya sebagai Wakil Ketua Fraksi PKB. 

"Harapan di periode pertama bisa bersatu dan kompak mensejahterakan masyarakat kita yang kita inginkan dari internal anggota dewan itu sendiri," katanya.

Ia mengulas perjalanan pengalaman sebagai birokrasi sejak tahun 1986 sebagai pegawai pemerintah pusat yang ditempatkan penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) di Lombok Barat. Atas kinerjanya ia pun ditunjuk sebagai koordinator PLKB Kecamatan Gangga pada tahun 2007.

Setelah itu, barulah tahun 2008 KLU dimekarkan menjadi kabupaten tersendiri. Instansinya pun dimerger sebagai pegawai daerah. KLU yang dimekarkan mengambil seluruh pegawai yang berasal dari KLU, termasuk Hamid sendiri sebagai putra asli Dusun Lekok, Desa Gondang, Kecamatan Gangga. 

Ia pun ditempatkan sebagai Kasi Kesra di Kecamatan Kayangan juga merangkap sebagai Plt Sekcam Kayangan. Tiga tahun kemudian bergeser menjadi Sekcam utuh di Kecamatan Pemenang. Dinilai kinerjanya bagus, kemudian Hamid ditempatkan sebagai Kasat Pol PP, kemudian bergeser sebagai Kepala Diskoperindagkop, berselang lama digeser ke Staf Ahli merangkap Plt Asisten III.

Berselang empat tahun kemudian, ditempatkan kembali sebagai Kepala Diskoperindagkop tahun 2021, barulah akhir tahun 2022 dirinya pensiun, dan memilih melanjutkan pengabdian melalui jalur politik. 

"Dengan pengalaman 36 tahun sebagai birokrat. Maka, memudahkan saya untuk melaksanakan tufoksi sebagai anggota dewan, yaitu penganggaran, regulasi, dan pengawasan," imbuhnya.

Adanya keinginan melanjutkan pengabdian di jalur politik. Hamid lebih awal turun menyerap aspirasi masyarakat enam bulan sebelum pensiun. Dari aspirasi masyarakat yang didatangi mengharapkan dirinya tetap berada di jalur pemerintahan sebagai anggota dewan.  

"Masyarakat banyak mengenang saya sebagai PLKB terutama tokoh-tokoh masyarakat, dan kerap turun memberikan bantuan peralatan kepada masyarakat. Bila saya pensiun total di pemerintahan maka masyarakat tidak bisa dibantu lagi," katanya.

Akhirnya, atas dukungan masyarakat dan internal keluarga. Hamid memantapkan diri melanjutkan pengabdian di jalur politik dengan menggunakan kendaraan partai politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Adanya dukungan dari masyarakat dan dukungan keluarga besar. Akhirnya saya maju dan terpilih sebagai anggota dewan periode pertama," tuturnya pria berusia 63 tahun ini.

Setelah berhasil duduk sebagai anggota DPRD, Hamid berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi masyarakat tetap berjalan seperti dahulu, ketika ia berada di birokrasi. Saat ini Hamid akan memperjuangkan aspirasi masyarakat menggunakan dana pokir selama lima tahun kedepan.

"Dalam menggali aspirasi masih banyak masyarakat mengusulkan permintaan jalan, jembatan, ternak, bibit pertanian. Tentu aspirasi ini tidak bisa dilaksanakan sekaligus harus disesuaikan secara bertahap, dan bergiliran karena disesuaikan juga dengan kondisi keuangan daerah," tutupnya. (*)