TIMES LOMBOK, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menanggapi isu ketegangan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Ia menilai protes dari pemerintah AS terhadap kebijakan tersebut seharusnya tidak dimaknai sebagai bentuk penghalang perdagangan, tetapi sebagai upaya sah Indonesia dalam memperkuat sektor industrinya.

“TKDN bukan langkah proteksionis, melainkan kebijakan strategis untuk membangun fondasi industri nasional yang tangguh dan mandiri. Negara-negara lain juga melakukan hal serupa dalam melindungi dan mengembangkan industrinya,” ujar Eddy dalam keterangannya, Senin (7/4/2025).

Ia meyakini bahwa pemerintah Indonesia tetap akan menjaga konsistensi kebijakan tersebut, meskipun ada tekanan dari negara mitra dagang seperti AS.

Eddy menegaskan bahwa membuka celah kelonggaran bagi satu negara justru berpotensi memicu permintaan serupa dari negara lain, yang pada akhirnya melemahkan tujuan utama dari kebijakan TKDN.

“Justru situasi ini dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kualitas dan efisiensi TKDN, sehingga produk dalam negeri lebih kompetitif dan bernilai tambah tinggi,” tambah politisi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PAN itu.

Lebih jauh, Eddy menyatakan bahwa strategi Presiden Prabowo dalam menghadapi dinamika global—termasuk proteksionisme ekonomi AS—adalah langkah tepat.

Diversifikasi pasar ekspor, penguatan kemitraan dengan negara-negara ASEAN, BRICS, hingga OECD, serta peningkatan daya saing produk lokal menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.

“Presiden Prabowo memiliki visi yang jelas dalam memperluas akses dagang dan mendorong ekspor. Hal ini akan menjadi penyangga utama pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan,” katanya.

Eddy, yang memiliki latar belakang kuat di bidang perbankan dan keuangan internasional, juga menyoroti pentingnya hilirisasi sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional.

Ia mendukung penuh program hilirisasi yang tengah dijalankan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.

“Kita tidak boleh berhenti hanya pada produk mentah atau setengah jadi. Hilirisasi harus diarahkan pada produk akhir seperti baterai, peralatan rumah tangga dari logam, hingga komponen energi terbarukan,” ungkapnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa keberhasilan penguatan industri nasional harus dibarengi dengan perluasan pasar ekspor. Menurutnya, ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin bergantung pada kombinasi antara investasi dan ekspor yang produktif. (*)