LOMBOK UTARA – Pada Senin (14/9/2026), Forum Komunikasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar Focus Group Discussion (FGD).

Acara ini digelar untuk mengintegrasikan 10 rekomendasi tata kelola kawasan dan perlindungan mata air ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RKPD 2027

Langkah strategis ini diambil guna mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim.

Baca juga

OMS dan Pemda KLU Integrasikan Tata Kelola Kawasan ke Perencanaan Pembangunan 2027

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda KLU, Gatot Sugiharto, menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya soal fisik dan anggaran, tetapi wajib menyeimbangkan kemajuan ekonomi, manfaat bagi masyarakat, dan kelestarian lingkungan. 

Melalui pembagian kerja kelompok, FGD ini berhasil memetakan kolaborasi lintas sektor mulai dari hulu hingga hilir yang mencakup penguatan regulasi, rehabilitasi hutan, perlindungan mata air berbasis kearifan lokal, hingga sistem peringatan dini bencana. 

Baca juga

Media for Integrity, Pohon Integritas, dan Janji yang Harus Dibuktikan

Perwakilan Forum OMS, Dodik Sutikno, berharap sinergi multipihak ini dapat segera diterjemahkan menjadi aksi nyata yang didanai oleh program kerja OPD terkait.

Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil, Forum Komunikasi OMS KLU berharap tata kelola kawasan ke depan dapat semakin memperhatikan keterhubungan antara hulu, tengah, dan hilir, memperkuat perlindungan mata air, mengurangi risiko bencana, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. (*)