TIMES LOMBOK, LOMBOK UTARA – emerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp341 miliar lebih. Target itu masih bisa dioptimalkan atau ditingkatkan dengan melihat potensi yang dimiliki KLU dan harus dikelola secara maksimal dan transparan. 

"Alokasi dana transfer pusat mengalami penurunan sebesar Rp 206,75 miliar. Atas kondisi ini Fraksi PDIP mendorong pemerintah daerah untuk efesiensi belanja daerah dan optimalisasi PAD," ungkap Juru Bicara Fraksi PDIP, Tusen Lashima pada rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD KLU, Selasa (4/11/2025). 

Jika melihat potensi PAD yang dimiliki KLU sebetulnya masih dapat ditingkatkan apabila dikelola secara maksimal dan transparan sehingga fraksi PDIP berpandangan bahwa pengelolaan PAD sudah harus dilakukan dengan online sistem untuk mengurangi kebocoran pendapatan daerah.

"Terutama pada penerimaan pajak dan retribusi daerah," tegasnya.

Pendapatan dana transfer di dalam pengalokasian yang perlu diarahkan pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat, dan dapat menurunkan angka kemiskinan dan peningkatan SDM KLU.

Juru Bicara Fraksi Golkar, Raden Nyakradi membacakan pandangan umum terhadap nota keuangan dan RAPBD KLU 2026. (Sekretariat DPRD KLU untuk TIMES Indonesia)

"Hal ini bertujuan target kemiskinan bisa diturunkan seperti tahun 2024 sampai 3 persen lebih," terangnya.

Pemerintah daerah sudah terlalu sering mengadakan kegiatan seremonial yang megah mulai dari panen raya, tanam perdana, hingga launching program pertanian namun kesejahteraan para petani dan pekebun tetap tidak berubah.

Sektor pertanian dan perkebunan sejatinya tulang punggung ekonomi daerah, sumber kehidupan ribuan keluarga di pedesaan. Namun, perhatian yang diberikan sering kali berhenti pada panggung dan kamera, kebijakan nyata di lapangan masih sangat jauh dari yang diharapkan.

"Di saat petani bergelut dengan harga hasil panen anjlok, biaya pupuk melonjak, keterbatasan akses pasar, pemerintah justru lebih sibuk memoles citra dengan kegiatan-kegiatan simbolik," ungkapnya.

Padahal yang dibutuhkan petani bukan seremoni, melainkan kepastian harga, dukungan modal, sarana produksi yang terjangkau, serta akses distribusi yang adil. 

"Pemerintah daerah seharusnya turun ke lapangan, bukan hanya datang saat kegiatan-kegiatan pencitraan," kritiknya.

"Jika sektor pertanian dan perkebunan memang diakui sebagai tulang punggung ekonomi, maka sudah saatnya diperkuat dengan kebijakan yang berpihak pada petani," sambungnya.

Atas kondisi yang terjadi di lapangan, fraksi PDIP mengingatkan kepada pemerintah daerah atas program prioritas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, antara lain lampu penerang jalan, bangunan sekolah dasar dan SMP harus diprioritaskan.

Kemudian, infrastruktur jalan harus diselesaikan berdasarkan skala prioritas, dan penyediaan air bersih untuk masyarakat terdampak krisis air bersih setiap tahunnya harus diprioritaskan pada APBD 2026.

"Inilah empat point harus menjadi skala prioritas pada penyusunan APBD 2026," imbuh anggota dewan Dapil II Kecamatan Gangga ini. 

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Golkar, Raden Nyakri menyampaikan, di tengah situasi ekonomi nasional yang tidak menentu semestinya potensi daerah mampu menyajikan pendapatan daerah yang besar untuk mendongkrak percepatan pembangunan daerah. 

Berdasarkan kajian, di tiga gili saja memiliki potensi pendapatan mencapai Rp700 miliar per tahun. Belum lagi potensi yang ada di daratan, maka snagat realistis estimasi potensi PAD mencapai Rp 1 triliun per tahun.

"Pemerintah daerah harus mengoptimalkan PAD yang memiliki potensi besar itu," ujarnya.

Pemerintah daerah juga harus menghitung dengan cermat program prioritas yang harus diselesaikan di tahun anggaran 2026 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. 

"Di tengah keterbatasan anggaran daerah maka sangat penting pemerintah daerah memilih program prioritas. Salah satu diantaranya pengadaan mobil dinas harus dipertimbangkan," terangnya.

Yang perlu dikejar perbaikan infrastruktur jalan koneksi di pelosok-pelosok desa, mengingat ada sekitar 4,5 jalan kabupaten dan strategis desa yang rusak.

"Pemerintah juga harus berupaya menekan kemiskinan agar masyarakat kita hidup dengan layak dan menggalakan program ketahanan pangan," imbuh anggota dewan tiga periode Dapil IV Kecamatan Bayan ini.(*)