TIMES LOMBOK, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meminta kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan Fatwa MUI terkait jemaah haji yang tidak lolos istithaah dan fatwa lainnya terkait pergi haji dengan cara yang baik. 

“Memang kami kan sejak awal berharap ada fatwa MUI,” ucap Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak saat meninjau pelaksanaan Diklat PPIH Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada Senin (26/1/2026). 

Wamenhaj Dahnil mengatakan, Fatwa MUI yang pertama misalnya terkait kalau sudah mendaftar haji itu sudah dikategorikan niat untuk menunaikan haji, walaupun nanti misalnya berhalangan untuk berangkat karena meninggal dunia atau akibat tidak istitha'ah di waktu ketika ingin berangkat. 

“Kami ingin ada fatwa fikih kajian dari MUI agar kemudian ini dikategorikan jemaah haji. Kemudian misalnya ada fatwa juga mengatakan bahwasanya naik haji itu harus dengan cara-cara yang hasanah,” ucap Wamenhaj Dahnil. 

Menurutnya, cara-cara yang hasanah adalah cara yang sudah diatur oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) termasuk mendapatkan visa khusus haji yang dikeluarkan oleh Arab Saudi untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sudah mendapatkan kuotanya. 

“Artinya kalau naik haji dengan uang korupsi misalnya, dengan uang yang tidak baik, tidak halal, itu haram dan itu harus diingatkan terus agar naik haji atau pilihan untuk menunaikan ibadah haji harus dilakukan dengan cara-cara yang hasanah juga. Termasuk kalau naik haji dengan cara ilegal itu haram,” tandasnya. (*)