TIMES LOMBOK, LOMBOK UTARA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Ketua DPRD KLU), Agus Jasmani menyampaikan sembilan rekomendasi DPRD Lombok Utara terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Utara Tahun Anggaran 2024. 

Dokumen rekomendasi LKPJ diterima langsung Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu, yang disaksikan pimpinan dan anggota DPRD, Sekda Lombok Utara, pimpinan OPD, pejabat lintas instansi melalui rapat paripurna di ruang paripurna sementara dewan, Jumat sore (31/1/2025). 

Ketua DPRD Lombok Utara, Agus Jasmani serahkan rekomendasi LKPJ ke Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu. (Foto: Hery Mahardika/TIMES Indonesia)

“Rekomendasi DPRD merupakan satu kesatuan dengan laporan panitia khusus (pansus) LKPJ, kiranya dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan di masa yang akan datang,” kata Agus sesuai penyerahan dokumen rekomendasi LKPJ. 

Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan LKPJ berdasarkan RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS serta Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sesuai Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati yang sudah ditetapkan dalam RJMD. 

RPJMD menjadi panduan dalam mengukur sebuah capaian keberhasilan pembangunan daerah. 

Periode pemerintahan Djohan Sjamsu-Danny Karter telah menetapkan empat misi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah untuk menciptakan dan menghasilkan kemajuan pada aspek kesejahteraan rakyat, daya saing daerah, dan pelayanan umum, yang menetapkan 36 indikator sebagai ukuran capaian.

Adapun empat misi dengan delapan indikator yaitu, (1) capaian indeks reformasi birokrasi tahun 2023 terlampui 63,18 persen dari target 62 persen sementara untuk 2024 belum dirilis, indeks pembangunan manusia (IPM) 2024 melampui target 68,64 dari target 66,89.

(2) Kualitas pembangunan infrastruktur dengan tetap memperhatikan lingkungan dan ketangguhan bencana yang diukur pada indeks penurunan risiko bencana melampui target 100,62 dari target 99,16, infrastruktur dasar tahun 2023 melampui target 101,73 dari target 75,17 sementara tahun 2024 belum dirilis, indeks lingkungan hidup melampui target 68,64 dari target 65,92. 

(3) Perekonomian berbasis iptek dan kearifan lokal serta menciptakan iklim investasi dengan empat poin indikator: laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 mencapai 5,1 dari target 2,5 sementara 2024 belum dirilis, penurunan angka kemiskinan di tahun 2024 mencapai 23,96 dari target 23,49, penurunan angka pengangguran terbuka melampui target 1,88 dari target 2,05, kenaikan nilai investasi meningkat 1.078,82 miliar dari target 949,8 miliar. (4) PDRB belum dirilis.    

Pada bidang pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai indikator yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, antara lain: pendapatan daerah dianggarakan sebesar Rp1.158 triliun lebih dengan realisasi Rp1.219 triliun lebih, terjadi pelampuan realisasi bersumber PAD sebesar Rp18,3 miliar lebih dan pendapatan dana transfer Rp43 miliar lebih, untuk realisasi belanja daerah sebesar Rp1.124 triliun lebih.

Sementara pada bidang kebijakan: pada aspek kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan 1,84 persen, IPM 68,64 serta PDRB mengantarkan Lombok Utara keluar dari daerah tertinggal. 

Pada aspek daya saing, reformasi birokrasi cukup baik, hasil evaluasi akuntabilitas tidak mencapai target, hasil penilaian terhadap LPPD tidak mencapai target, IKM terlampui target 83,71 dari 82,24 di tahun 2023 sementara 2024 belum dirilis. 

Berikutnya, pada aspek pelayanan umum, bidang pendidikan dengan indikator rata-rata lama sekolah tidak tercapai target dari 6,43 menjadi 6,4 dan harapan lama sekolah terlampui dari 13,00 menjadi 13,03, pembangunan gender belum dirilis. 

Bidang kesehatan, angka harapan hidup terlampaui dari target 68,49 menjadi 71,52, angka kematian ibu tidak tercapai, penurunan angka stunting belum dirilis. Bidang infrastruktur, infrastruktur dasar belum dirilis, penurunan resiko bencana terlampui dari target 99,16 menjadi 100,62, cakupan air bersih belum dirilis, cakupan rumah layak huni belum dirilis, presentasi pembangunan gedung pemerintahan belum dirilis.

Ketua DPRD Lombok Utara, Agus Jasmani menandatangi rekomendasi LKPJ sebelum diserahkan. (Foto: Hery Mahardika/TIMES Indonesia)

Atas pendapatan dan belanja daerah, serta kebijakan yang dilakukan tahun 2024, DPRD memberikan sembilan rekomendasi, antara lain: (1) LKPJ tahun 2024 lebih awal dilakukan pembahasan sehingga tidak bisa memberikan penilaian secara keseluruhan dan detail.

(2) pelampuan pendapatan daerah Rp61,5 miliar lebih yang bersumber PAD terdiri dari pajak daerah dan dana transfer, namun retribusi daerah terjadi penurunan dari target sebelumnya.

“Sehingga perlu adanya peningkatan sistem dan sumber-sumber retribusi seperti Dishub, DLH, PTSP, PUPR dan Diskoperindag," tegasnya politisi PKB ini.

(3) di belanja daerah terdapat Silpa yang begitu besar Rp115 miliar lebih, sehingga perlu perbaikan dan peningkatan sistem perencanaan dan penganggaran. 

(4) Pada aspek kesejahteraan masyarakat, perlu peningkatan sumberdaya manusia di sektor pariwisata, membesarkan anggaran dan investasi destinasi wisata baru, sektor pertanian ketersediaan pupuk dan cakupan air irigasi. 

(5) Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan hasil penilaian terhadap LPPD masih rendah sehingga perlu penataan di bidang birokrasi. (6) di bidang pendidikan untuk rata-rata lama sekolah dan pembangunan gender tidak tercapai target, perlu menjadi perhatian dinas terkait. 

(7) bidang kesehatan, pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh di lingkup RSUD dan pelayanan kesehatan lainnya baik SDM, sistem dan mekanisme kerja, besaran anggaran harus terealisasi sesuai anggaran. (8) banyak sarana dan prasarana kesehatan tidak berfungsi. 

(9) di bidang infrastruktur, terdapat empat poin rekomendasi harus diperhatikan pemerintah daerah, yaitu cakupan rumah layak huni untuk korban gempa 2018 harus diberikan, air bersih harus menjadi perhatian terhadap masyarakat tiga gili atas kekisruhan kerjasama antara PDAM dan PT TCN, pemerataan pembangunan jalan kabupaten.

“Dan juga terdapat sistem dan mekanisme pengadaan bangunan melalui tender yang tidak ideal seperti gedung DPRD, kantor dinas sosial, terminal dan landscape di Teluk Nare yang belum selesai disebabkan pelaksanaan tender di perubahan anggaran,” tutupnya. (*)