TIMES LOMBOK, LOMBOK UTARA – Najmul Akhyar dan Kusmalahadi Syamsuri (Najmul-Kus) sudah ditetapkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara terpilih periode 2025-2030. Jadwal pengambilan sumpah jabatan tinggal menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara nasional, yang diperkirakan pada bulan Maret mendatang.

Tidak ingin terlalu lama menunggu merealisasikan program kerjanya, Najmul-Kus langsung tancap gas dengan membentuk tim transisi pemerintahan dari Djohan Sjamsu-Danny Karter ke Najmul Akhyar-Kusmalahadi Syamsuri.

"Setelah resmi kami ditetapkan KPU dan diparipurnakan DPRD. Kami sudah membentuk tim transisi," ungkap Wakil Bupati Lombok Utara terpilih, Kusmalahadi Syamsuri, Rabu (15/1/2025).

Tim transisi yang dimaksud Kus (panggilan akrab), yang bertugas menyusun dan menyesuaikan program kerja sesuai visi-misi untuk dapat langsung direalisasikan pada tahun anggaran murni 2025.

"Tim ini sedang bekerja menyesuaikan mana visi-misi yang dapat masuk pada APBD murni 2025," jelasnya.

Tim transisi ini bekerja secara komprehensif, karena ada beberapa visi-misi yang dapat direalisasikan langsung pada tahun ini. "Tim ini bekerja selama 99 hari, plus kami minta siapkan RPJMD sehingga ketika kami dilantik sudah siap semuanya," tegasnya.

Biasanya disebut 100 hari kerja, namun Najmul-Kus lebih menggunakan program kerja 99 hari.

"Kita lagi susun, yangmana dapat dimasukan, diselaraskan dengan APBD. Anggaran sedang menyesuaiakan sebelum kami dilantik, ketika sudah dilantik tinggal berjala," imbuhnya.

Dari sejumlah visi-misi yang dijanjikan kepada masyarakat Lombok Utara. Kus belum mendapatkan laporan dari tim, sebab sedang bekerja. Bila sudah final, barulah disampaikan kepada publik.

"Saya belum dilaporkan visi-misi yangmana dapat direalisasikan tahun ini, karena semua sedang bekerja," katanya.

Sebagaimana diketahui, sesuai visi-misi yang tersampaikan ke KPU. Najmul-Kus mengangkat visi: Bersatu untuk KLU Semakin Maju dengan Misi 5 program prioritas yaitu KLU Ceria (cerdas, sehat, religius, berbudaya), KLU Mekar (menggerakkan ekonomi kreatif, pariwisata, dan agraris), KLU berani (bersih, transparan, dan melayani).

Selanjutnya, KLU Membangun, KLU setara (kesetaraan gender dan hak asasi manusia). Dari lima program prioritas ini terdapat setiap program memiliki sub program-program untuk direalisasikan menjadi kegiatan yang akan dianggarkan lewat APBD selama lima tahun kedepan. 

Sementara terkait perombakan birokrasi, Kus mengaku belum bisa melaksanakan hal tersebut, sebab sesuai aturan kepala daerah yang baru dilantik boleh melakukan mutasi setelah enam bulan setelah pengambilan sumpah jabatan.

"Kalau soal birokrasi, kami belum bisa ke arah sana, kami fokus ke program kerja dulu," tutupnya. (*)